*Laporan Wartawan Inspiratif.co.id, Berkhin.S

LAMPUNG UTARA – Lima hari menjabat sebagai Kapolres Lampung Utara, AKBP.Bambang Yudho Martono, S.I.K.,M,Si, berhasil ungkap kasus Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara dengan 6 orang tersangka.

Hal itu terungkap ketika anggotanya tengah melakukan penyelidikan terhadap sopir fuso berisikan batu bara tak berizin, di wilayah bukit kemuning daerah setempat.

“Sebanyak enam orang diamankan oleh anggota reskrim Polres Lampung Utara. Mereka diduga tidak memiliki izin dalam pengangkutan batubara dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan untuk dibawa ke Cilegon, Banten, pada Rabu 12 Februari 2020,” kata Kapolres, saat menggelar Pers rilis dijoglo mapolres setempat, Senin 24 Februari 2020.

Diuraikan, bahwa ada informasi dari warga adanya angkutan batubara yang melintas di wilayah hukum Polres Lampung Utara, kemudian, di rumah makan Desa Sukamenanti, Bukit Kemuning, anggota melihat tiga mobil Fuso Merk HINO bermuatan Batu Bara.

Ditempat tersebut, anggota menanyakan perizinannya kepada ketiga sopir mobil tersebut, akan tetapi mereka tidak bisa menunjukan satupun dokumen perizinan sehingga ketiga supir truk Indra Darmalis (39) warga Kelurahan Gunung Putri, Bogor. Kemudian Jefri Solehan (25) warga Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, dan Febridianto (24) warga kelurahan Campang Jaya, Sukabumi, Bandar Lampung diamankan anggota Kepolres Lampung Utara.

“Akhirnya, anggota kemudian melakukan pemeriksaan berkelanjutan dengan mengamankan orang yang menyuruh sipir untuk mengangkut batubara yang dikelola oleh Romanasyah Zebua (27) warga Tanjung Enim Selatan, Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan. Serta Yulian Pradana (24) warga Campang Jaya, Sukabumi, Bandar Lampung,” papar AKBP Bambang.

Selain itu, Kepolisian Resort Lampung Utara juga telah mengamankan RZ, tersangka tidak pidana korupsi yang merupakan oknum Kepala Desa (Kades) Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil pemeriksaan diketahui diduga kuat menyimpangkan Dana Desa tahun 2017. Dari anggaran sebesar Rp 1,1 miliar, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 411.803.600.

“Untuk pelaku kita kenakan pasal 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun,” kata AKBP Bambang saar gelar Konferensi Pers.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *